Jaksa Agung Inggris dan Wales | |
---|---|
His Majesty Attorney General for England and Wales | |
Kantor Jaksa Agung | |
Gelar | The Right Honourable |
Atasan | Perdana Menteri Menteri Kehakiman |
Ditunjuk oleh | Yang Mulia Raja atas saran dari Perdana Menteri |
Dibentuk | 1277 |
Pejabat pertama | William de Boneville |
Wakil | Wakil Jaksa Agung Inggris dan Wales |
Situs web | www.gov.uk |
Jaksa Agung Inggris dan Wales (bahasa Inggris: His Majesty Attorney General for England and Wales) adalah salah satu pejabat kehakiman dalam Pemerintah Britania Raya. Jaksa Agung melaksanakan tugas sebagai penasihat utama resmi terhadap YM Raja dan Pemerintah Inggris dan Wales. Jaksa Agung berada dalam Kantor Jaksa Agung dan dapat menghadiri sidang kabinet (meskipun ia bukan anggota kabinet). Tidak seperti di negara lain yang menggunakan sistem hukum umum, Jaksa Agung tidak melaksanakan proses administrasi dalam sistem yudisial (proses administrasi dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman). Jaksa Agung Inggris dan Wales juga secara otomatis menjabat sebagai Advokat Utama Irlandia Utara[1]
Jabatan Jaksa Agung telah ada sejak tahun 1243 dalam catatan yang menunjukkan seorang jaksa profesional yang disewa untuk mewakili urusan Raja dalam persidangan. Jaksa Agung pertama kali mengambil bagian dalam peran politik pada tahun 1461 ketika Jaksa Agung saat itu dipanggil menghadap dalam Dewan Bangsawan untuk memberikan pandangan dan nasihat kepada pemerintah dalam urusan-urusan hukum. Pada tahun 1673, Jaksa Agung secara resmi menjadi Penasihat Raja dan menjadi perwakilannya dalam urusan-urusan hukum, meskipun masih dikhususkan dalam bidang perkara dibandingkan dengan memberi nasihat. Pada awal abad ke-20 terjadi pergeseran dari bidang perkara dan selangkah lebih maju untuk menangani urusan - urusan yang bersifat meminta nasihat. Saat ini, setiap proses persekusi dalam Britania Raya dilaksanakan oleh Layanan Persekusi Kerajaan (Crown Persecution Service) dan hampir keseluruhan urusan nasihat dan hukum untuk departemen-departemen dalam pemerintah dilakukan oleh Layanan Hukum Pemerintah. Baik Layanan Persekusi Kerajaan dan Layanan Hukum Pemerintah berada dalam pengawasan dan supervisi oleh Jaksa Agung Inggris dan Wales.
Pelaksanaan pekerjaan dari Jaksa Agung Inggris dan Wales diawasi oleh Komite Pemilihan Parlemen di Bidang Hukum[2].
The Justice Select Committee holds a one-off session on the work of the Attorney General on Tuesday 15 September.